Ini Syarat Seleksi Terbuka Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bitung Tahun 2022

BITUNG - Pemerintah kota Bitung buka pendaftaran  Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bitung Tahun 2022, sebagaimna Surat Ederan tertulis dikeluarkan Humas Pemkot Bitung, Kamis (25/08/2022)

Seleksi terbuka dalam rangka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  

Baca juga: Wali kota Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri Via Virtual

Peraturan Pemerintah Nomor 11I Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dan  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca juga: Bertemakan Pahlawanku Teladanku, Walikota Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2022 Pemkot Bitung

Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19), maka Pemerintah Kota Bitung mengundang Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bitung Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN

Baca juga: Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 bulan O hari sampai dengan tanggal pelantikan.

Baca juga: Soal Kenaikan Harga Pertalite, Presiden: Hitung Betul Sebelum Diputuskan

3. Memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I, IV/B.

4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (SI) atau Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat.

Baca juga: Kantor Gubernur Kalteng di Segel, Ormas LSR LPMT Tolak Aksi Demo GERAM

5. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

6. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il.b) atau pernah menduduki jabatan Administrator sekurang – kurangnya 2 (dua) kali atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun.

7. Diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III,   kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli madya.

8. Semua unsur penilaian prestasi kerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (2020 dan 2021).

9. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

10. Memiliki pengalaman jabatan dalarn bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun.

11. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak pernah atau tidak sedang dalam hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

12. Sehat jasmani dan mental berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa yang dibuktikan dengan: a. Surat Keterangan Berbadan Sehat,         b. Surat Keterangan Bebas Narkoba,   c. Surat Keterangan bukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

13. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat.

14. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPP) Tahun 2021.

Baca juga: Junimart Girsang: Pj Gubernur Tak Boleh Rangkap Jabatan

15. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

16. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik.

17. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Gubernur untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Bupati/ Wali Kota untuk PNS di Lingkungan pemerintah kabupaten/ Kota.

18. Mengajukan surat lamaran yang ditanda tangani oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000, - yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bitung.

B. PENDAFTARAN.

Baca juga: Semangat Raih Predikat WBK Tahun 2023 Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan adakan Rapat Refleksi Akhir Tahun

I.  Membuat Surat lamaran (Lampiran I) yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi, dan ditandatangani diatas Materai Rp. 10.000, dengan melampirkan berkas sebagai berikut

a. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran II).                    b. Asli atau Salinan SKP Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dilegalisir.                                                    c. Salinan Ijazah terakhir (legalisir).                          d. Salinan SK Pangkat akhir (legalisir).                    e. Salinan SK 2 (dua) Jabatan terakhir (legalisir).  f. Salinan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (legalisir), kecuali bagi Pejabat Fungsional Jenjang Ahlİ Madya.                          g.Pas foto berwarna terbaru menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.                                                                  h. Rekomendasi Gubernur untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.                                      i. Surat keterangan bebas TGR yang dikeluarkan oleh Inspektur (Provinsi/Kabupaten/Kota setempat).                                                                      j. Surat Keterangan  Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah - Bebas Narkoba darİ BNN atau Rumah Sakit Umum Daerah - Bukan orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGK) dari Rumah Sakit Jiwa.                                                                    k. Surat Keterangan Tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak pernah atau sedang dalam hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah masing-masing, dikecualikan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.                        l. Salinan Bukti Lapor SET Tahunan (Tahun 2021);m. Salinan Bukti LHKPN.

2. Berkas persyaratan administrasi dikirim/dibawa dalam amplop tertutup baİk Hardcopy maupun Softcopy ke Sekretariat Panitİa Seleksi, dengan alamat :BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNGJl. DR. Sam Ratulangi No. 45 Kantor Walikota Bitung, Kecamatan Maesa Kota Bitung, Kode Pos 95511,   Pada Hari Kerja Senin - Kamis Pukuı 08.00 WITA - 17.00 WITA, Jumat Pukul 07.30 — 12.00 WITA Berkas diterima paling lambat Tangal 29 Agustus 2022 Pukul 17.00 WITA.

C. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI No. KEGIATAN      JADWAL:

1. Pengumuman Seleksi  22 Agustus 20222. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi 23 - 29 Agustus 20223.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1443 H

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi  31 Agustus 20224.   Assessment Center  1 - 7 September 20225.

Tes Penulisan Makalah     8 September 20226. Presentasi Makalah dan Wawancara Akhir            12 September 20227.

Pengumuman Hasil Seleksi    15 September 2022. Cat  :    jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui pemberitahuan lebih lanjut.

D. KETENTUAN LAIN

I.  Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Baca juga: Rapat EPRA dan PAD, Maurits Tegaskan Koordinasi dan Kerja Kolaborasi

2. Peserta Seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.

3. Berkas yang dikirimkan/dibawa dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung akan menjadi arsip Panitia dan tidak dapat dikembalikan.

4. Apabila dikemudian hari terdapat data/keterangan dari Peserta Seleksi yang tidak benar, maka Panitia Seleksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan hasil seleksi dan menempuh jalur hukum terhadap kerugian Negara yang ditimbulkan.

5. Setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui Papan Pengumuman yang ada di Sekretariat Panitia pada Kantor BKPSDMD Kota Bitung dan melalui media elektronik yang tersedia.

6. Untuk informasi terkait pelaksanaan Seleksi dapat langsung mendatangiKantor BRPSDMD Kota Bitung.(AH)

Baca juga: Bersama Pj Sekda Wawali Hengky Sambut Menteri Koperasi dan UMKM RI